Pemprov Maluku Utara Miliki e-Perda Kabupaten/Kota – KabarMalut

SATU DATA ADVERTORIAL : Di hari yang cerah ini

SOFIFI –  Dalam rangka meningkatkan penyelenggara pemerintah daerah yang baik di era keterbukaan informasi publik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara, kini memiliki aplikasi e-Perda yang bisa mengakses Peraturan Daerah (Perda).

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jendral (Dirjen) Otonomi Daerah, Akmal Malik bersama dengan Gubernur Malut, Abdul Ghani Kasuba secara resmi launching e-Perda Kabupaten/Kota se-Maluku Utara, yang bertempat di Gamalama Ballroom Sahid Bela Hotel Ternate, Kamis (10/6/2021).

Gubernur Abdul Ghani Kasuba, dalam sambutanya menyampikan dalam rangka terciptanya peraturan yang baik sesuai dengan tujuan hukum nasional dan tetap berada dalam kerangka sisitem hukum nasional, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis, dimana salah satunya adalah penyelenggara launching e-Perda Kabupaten/Kota sebagai perwujudan kegiatan tersebut. Hal ini dirasa sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien di Maluku Utara.

“Kegiatan ini sangatlah penting dan strategis di era digitalisasi dan kebiasaan baru sekarang ini, karena upaya mengintegrasikan visi, persepsi, serta langkah-langkah aparatur pemerintah derah untuk peningkatan kualitas peraturan daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan amanah UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta UU lainnya,” ungkap Gubenur.

Lanjut Gubernur, bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan daerah melalui pelaksanaan e-Perda adalah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana perlu adanya keterbukaan informasi publik dalam pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kesempatan partisipasi masyarakat serta mendorong terciptanya Clean and Good Govermance (tata laksana yang baik) di daerah.

“Dengan adanya e-Perda, maka Pemerintah Daerah Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota akan terus berupaya bersinergi dalam penyelengaraan pemerintah, pembangunan dan pelayaan masyarakat dalam bidang perundang-undangan, serta dapat memudahkan akses untuk mengetahui e-Perda Provinsi Maluku Utara,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otda Kemendagri, Akmal Malik mengatakan perlu langkah nyata bagi semua elemen bangsa khususnya pemerintah daerah agar selalu meningkatkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. BPS dalam publikasinya menyebutkan, bahwa salah satu laju usaha dengan pertumbuhan tertinggi tahun 2020 di Provinsi Maluku Utara pada sektor informasi dan komunikasi.

“Hal tersebut menunjukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk selalu meningkatkan inovasi dalam penyelengaraan pemerintahan daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaan masih banyak terjadi hambatan. Salah satu penyebab ditemukan peraturan di daerah obesitas regulasi, selain itu masih banyak Perda dan Perkada yang sudah expired atau tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini untuk menjawab kebutuan daerah,” kata Akmal.

Akmal menilai kondisi tersebutlah yang mendorong Presiden memberikan arahan untuk menyederhanakan pembentukan peraturan yakni salah satunya adalah menetapkan UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk memangkas berbagai perundang-undangan, termasuk Perda dan Perkada, sehingga dapat bergerak dengan cepat mengatasi kondisi yang sangat dinamis sepeti sekarang ini.

“Saya berharap agar Pemda dan DPRD melakukan self asesment sebagai mana telah disampaikan melalui surat edaran Mendagi nomor: 188/1518/OTDA tanggal 9 Maret 2021, perihal Identifikasi Perda dan Perkada tindaklanjuti Undang-Undang no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” jelas Akmal.

Sistem e-Perda ini, menurutn Akmal akan diselesaikan dalam tiga tahapan yaitu tahap jangka pendek dengan fokus penguatan proses digitalisasi administrasi agar bisa cepat, efektif, efisien dan transparan. Tahap jangka menengah yakni, Perda ini mampu terintegrasi dengan seluruh sistem atau aplikasi yang dikelola oleh pemerintah. Dan untuk pengembangan jangkah panjang yakni, e-Perda yang memiliki tols kecerdasan untuk mendukung permodelan pengambilan keputusan dan hal strategis lainnya.

“Kami berharap dalam mengimplementasikan aplikasi e-Perda, tentu diperlukan komitmen dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang senantiasa menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, transparan dan akuntabel,” tutup Akmal. (*)

2021-06-10 21:22:16 © Fahri Hamdan ∝ MAR.

0 Reviews

Write a Review

Bagaimana Pendapat Anda ?